Lukaku Belum Sembuh namun namaku sudah tercoreng ( Suana Politik Aceh )

Menjelang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) suasana politik provinsi aceh saat ini semakin memanas, dikarenakan banyak pihak yang tidak menyetujui adanya calon dari Independen non Parpol. Salah satu calon berasal dari independent adalah gubernur aceh sendiri, yaitu Irwandi Yusuf yang menjabat hingga hingga akhir periode ini. Beliau mendukung adanya calon dari independen Sementara di kubu DPR Aceh (DPRA) tidak menyetujui pencalonan dari independen. Sehingga paradigma antara Gubernur dan DPRA saling bertolak belakang dan berkesan 1 orang melawan kerumunan masa. Mengenai pencalonan independent sendiri sudah tertuang dalam keputusan KIP ( Komisi Independen Pemilihan) Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh. mengenai teknik pelaksaannya dirinici dalam dalam Qanun Nomor 2, 3, dan 7 Tahun 2006.

Bila melihat suasana di ibukota provinsi Aceh beberapa pekan ini, tepatnya di kantor Angota dewan selalu saja dipenuhi masa yang menolak di sahkannya pencalonan independent dan banyak juga yang mendukung agar calon indepent tetap dipertahankan. Belum jelas tentang kelanjutannya. Jadwal pilkada sendiri akan berlangsung pada tangal 9 oktober 2011 serentak dilaksanakan di tiap kabupaten. 3 bulan menjelang pemilihan, tentu masih banyak agenda yang harus dipersiapkan, tetapi melihat susasa politik di aceh saat ini bisa dipastikan akan di undur beberapa bulan lagi.

Menangapi problema yang sekarang jika dikemudian hari Mahkamah Konstitusi mengesahkan tidak adanya bakal calon dari indepen, sejalan dengan hal itu, otomatis calon bupati dan walikota yang sudah mencalonkan dirinnya melalui indepen juga mendapati imbasnya. Banyak pihak yang akan dirugikan. Menyangkut Komisi Independen Pemilihan (KIP), adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh.

KIP hanya berada di Aceh, berbeda dengan di daerah lain dimana pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD. Dipastikan tidak ada lagi dan berakhirlah keistimewaan aceh yang selama ini dibangun.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s